Buatlah surat pinjaman yang jelas, dan pikirkan baik-baik sebelum menjadi penjamin
Tingkat AManfaat besarUangGratisSedikit waktuTanpa tekad
Surat pinjaman harus mencantumkan semua detail: siapa pemberi dan penerima pinjaman, jumlah uang, suku bunga, jangka waktu, serta cara pembayarannya, lalu ditandatangani kedua belah pihak. Gunakan transfer uang, bukan tunai, agar mudah digunakan sebagai bukti di pengadilan. Saat menjadi penjamin, perhatikan apakah ada kata “tanggung jawab bersama” dalam perjanjian.
- Biaya
- Tidak ada biaya. Cukup gunakan selembar kertas untuk menuliskan identitas pemberi pinjaman, penerima pinjaman, jumlah uang, suku bunga, jangka waktu, serta cara pembayaran, lalu keduanya menandatanganinya. Lakukan transfer uang agar ada jejaknya, jangan berikan uang tunai.
- Manfaat
- Perjanjian pinjaman sebaiknya dibuat secara tertulis, dengan rincian jenis pinjaman, mata uang, tujuan penggunaan, jumlah, suku bunga, jangka waktu, serta cara pembayaran. Hal ini memudahkan proses hukum jika diperlukan. Jika perjanjian penjaminan tidak menyebutkan jenis jaminan atau redaksinya kurang jelas, maka dianggap sebagai jaminan biasa. Penjamin biasa bisa menunggu hingga kreditur menggugat penerima pinjaman dan eksekusi asetnya gagal; baru setelah itu dia wajib membayar. Namun, jika menandatangani jaminan tanggung jawab bersama, kreditur bisa langsung menagih kepadanya (seluruh Indonesia).
- Catatan
- Bagian bunga pinjaman yang melebihi 4 kali LPR tidak dilindungi hukum; lihat bagian 7. Mencantumkan nomor KTP dan menyebutkan “pinjaman” dalam surat merupakan praktik yang disarankan. Keberadaan kata “tanggung jawab bersama” dalam perjanjian penjaminan menentukan apakah posisi Anda berada di belakang penerima pinjaman atau sejajar dengannya dalam tanggung jawab hutang; bacalah dengan teliti sebelum menandatangani. Jika Anda disepakati sebagai penjamin namun ternyata yang ditandatangani adalah perjanjian pinjaman, maka Anda sendiri yang dianggap sebagai penerima pinjaman, bukan penjamin; lihat bagian 45.
Sumber · 1
- 全国人大 (2020). 民法典（第六百六十八、六百八十一、六百八十六、六百八十七条）. spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml